BAB – I
PENDAHULUAN
1. Umum.
a. Proses perkembangan bangsa Indonesia yang ditandai dengan era reformasi yang dilakukan secara instant tanpa adanya perencanaan yang melalui proses pengkajian secara akademik dan tidak konseptual, tetapi hanya dilandasi oleh keinginan untuk merubah suatu keadaan kepada era yang lebih baik dimana perubahan tersebut hanya dilandasi oleh suatu keinginan yang bersifat emosional saja tanpa berpikiran bahwa suatu perubahan akan membutuhkan waktu dan pengorbanan yang tinggi dari segenap anak bangsa, dan ditengah-tengan tuntutan dari beberapa pihak yang menginginkan perubahan secara mendasar tentang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ada slah satu tuntutan yang bersifat krusial yaitu dihilangkannya komando territorial padahal komando territorial merupakan wujud dari sistim pertahanan Negara yang paling kuat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun demikian kita sadar bahwa kita pernah melakukan kesalahan di dalam menerapkan tugas koter dimasa lalu tetapi hal tersebut sudah mulai di perbaiki tentang tugas dan tanggung jawab Koter di dalam paradigma baru TNI.
b. Menyikapi hal tersebut maka pimpinan TNI dalam hal ini Pimpinan TNI-AD sudah mengambil langkah-langkah pembenahan didalam merancang tentang tugas dan tanggung jawab Koter didalam melaksankan tugasnya dilapangan, sehingga diharapkan tugas pokok koter dalam hal ini pembinaan Geografi, pembinaan Demografi dan pembinaan kondisi sosial dapt betul-betul dailaksanakan dengan baik melalui metode bhakti TNI dan pendekatan kerakyatan guna menciptakan sistim ketahanan wilayah yang tangguh dan barisan terdepan didalam melaksankan kegiatan ini ada pada tingkatan Kodim dan Koramil yang merupakan ujung tombak dari pembinaan kewilayahan dalam mendukung ketahanan wilayah.
c. Dalam mendukung kegiatan kewilayahan ini maka aparat territorial harus dapat bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di masyarakat dan dengan aparat pemerintah daerah setempat sehingga, sehingga tujuan dan sasaran didalam rangka pembinaan territorial dalam mendukung ketahanan wilayah tidak terjadi ketimpangan dan bertolak belakang antara tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan pertahan yang dilaksanakan oleh TNI, sehingga apa yang kita inginkan dan yang masyarakat harapkan dari dapt tercapai dan terlaksanakan berupa kegiatan peningkatan pembinaan territorial yang dilaksanakan oleh Kodim dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah yang mantap dalam wadah NKRI.
2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Maksud penulisan karangan militer ini adalah untuk memberikan masukan atau gambaran kepada komando atas tentang pelaksanaan pembinaan territorial tingakat Kodim yang dihadapkan kepada kondisi yang akan dating untuk mewujudkan ketahanan wilayah.
b. Tujuan. Adapun tujuan penulisan karangan militer ini adalah untuk dijadikan bahan pertimbangan satuan komando atas dalam rangka menentukan kebijaksanaan tentang pembinaan territorial dimasa yang akan dating yang semakin komplek.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Penulisan karangan militer ini dibatasi pada upaya meningkatkan pembianaan territorial di tingkat Kodim dalam mewujudkan ketahan wilayah yang disusun menggunakan tata urut sebagai berikut :
a) Pendahuluan.
b) Latar Belakang Pemikiran.
c) Kondisi pembinaan territorial saat ini.
d) Faktor-faktor yang mempengaruhi.
e) Kondisi Pembinaan Teritorial yang diharapkan.
f) Upaya yang dilakukan.
g) Penutup.
4. Metoda dan Pendekatan. Penulisan karangan militer ini dengan metoda pendekatan berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama menjadi prajurit TNI-AD dan pernah bertugas Kodim diserta informasi-informasi yang didapat dari satuan lain.
5. Pengertian.
a. Pembinaan teritorial adalah segala pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan dan pengembangan , pengarahan serta pengendalilan potensi wilayah dengan segenap aspeknya dalam rangka menjadikan wilayah sebagai ruang alat dan kondisi juang guna kepentingan hankamreg.
b. Rak juang adalah wilayah dimana rakyat telah menjadi kekuatan yang dapat diandalkan serta memiliki kekuatan alamiah tertentu yang menjadi jaminan berlangsungnya perjuangan dalam kerangka SISHAMKAMRATA.
c. Alat juang adalah masyarakat telah memiliki kesadaran bela Negara yang tinggi telah disusun, dilatih, dilengkapi dan disiagakan sesuai pengelompokan bidang dan perannya masing-masing.
d. Kondisi juang adalah kesadaran sikap dan tekad masyarakat untuk membela Negara dan bangsa yang disertai kesanggupan berkkorban sebagaimana besarnya.
BAB II
DASAR PEMIKIRAN
6. Umum.
Eksistensi maupun peran TNI Angkatan Darat sebagai Pembina territorial dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang bukan hal yang barudalam tat kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai Pembina territorial TNI Angkatan Darat bersama-sama unsure dari TNI dan pemerintah sebenarnya memikul tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara tujuan pembinaan territorial (Binter) bagi kepentingan pertahanan keamanan Negara (Hankamneg) dengan kepentingan pembinaan kesejahteraan TNI angkatan darat selalu berupaya secara terus menerus meningkatkan kemampuan Binter baik dari segi structural maupun dari segi operasioanl agar tetap memiliki kemampuan efektif untuk dapat menjawab tantangan dan menyongsong era globalisasi masa depan yang lebih efektif dan kemampuan sumber daya manusia yang professional perlu diwujudkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan di dalam perbedaan menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
7. Dasar Pemikiran.
a. Berdasarkan Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional yaitu Sistim Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dengan unsure-unsur terdiri dari TNI sebagai kekuatan inti dan kekuatan kewilayahan sebagai kekuatan pendukung maka kekuatan wilayah maupun rakyat di daya gunakan untuk menanggulangi ancaman musuh baik ancaman yang dating dari luar negeri berupa subversi dan infiltrasi sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa pemberontakan-pemberontakan.
b. Fakta sejarah bahwa keberadaan TNI yang selalu berdampingan dan bersama-sama dengan rakyat dimulai dari perang kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam era yang semakin maju bangsa Indonesia tak akan runtuh apabila kemanunggalan TNI dan rakyat tetap dipertahankan dan hal ini merupakan kekuatan yang maha dasyat.
c. Kodim sebagai Pembina territorial diwilayahnya dapat menjadi pusat perhatian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hali ini dikarenakan apter merupakan ujung tombak bagi TNI Angkata Darat dalam mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang bagi kepentingan Hankam dan kesinambungan pembangunan masa depan. Hal ini dilaksanakan tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan didaerah/wilayahnnya dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung bersama aparatur daerah dan masyarakat setempat.
9. Permasalahan.
a. Perkembangan situasi yang terjadi dinegara kita pada saat ini dimana telah terjadi gejolak krisis ekonomi dan krisis sosial mengakibatkan dampak yang sangat komplek terhadap kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini apabila tidak cepat ditangani secara cepat maka akan berkembang secara meluas yang akan mengakibatkan terganggunya stbilitas keamanan. Oleh karena itudibutuhkan upaya peningkatan Binter tingkat Kodim diwilayah untuk mewujudkan ketahanan Nasinaonal, sehingga dampak dari krisis ekonomi dapat ditekan seminimal mungkin serta terjaminnya stabilitas wilayah didaerahnya.
b. Dihadapkan dengan kemampuan aparat territorial yang ada dalam melaksanakan pembinaan territorial masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi antara lain kurangnya kerja sama dan koordinasi antara aparat territorial dan aparat pemerintah.
BAB III
KONDISI PEMBINAAN TERITORIAL SAAT INI
10. Umum
Pembinaan territorial pada hakekatnya adalah pembinaan wilayah yang penggunaannya untuk kepentingan pertahanan keamanan, termasuk operasi –operasi militer lainnya. Usaha – usaha dan kegiatannnya diarahkan kepada penyususnan kekuatan yang terdpat dalam wilayah untuk kepentingan Hankam. Seluruh aparat territorial sebagai Pembina wilayah mempunyai tugas pokok menyusun unsure geografi, demografi dan unsure kondisi sosial menjadi kekuatan yang dapat digunakan sebagi ruang, alat dan kondisi juang yang mampu menghadapi setiap macam ancaman dari maupun datangnya.
11. Subyek Pembinaan
a. Aparat territorial
1) Secara Kuantitas Personil. Personel Koter pada umumnya belum sesuai dengan DSPP yang berlaku, hak ini disebabkan pengisian personil koter baik dari Satpur maupun Satbanpur yang dilaksanakan selama ini belum dapat memenuhi kebutuhan DSSp disamping adanya penyusutan personil akibat pension dan pindah satuan lain.
2) Secara Kualitas. Dihadapakan pada luas dan kompleknya tugas dibidang pembinaan territorial kualitas aparat territorial yang ada pada umumnya belum dapat memadai, Kualitas aparat territorial tersebut juga dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :
a) Pendiddikan Umum yang dimiliki sebagian besar aparat territorial pada umumnya adalah lulusan SD dan SMP, selain pendidikan umum bekal teriorial yang dimiliki aparat territorial masih terbatas untuk golongan perwura dan Bintara sedangkan untuk Tamtama belum memiliki bekal pendididkan territorial, padahal ada jabatan Babinsa yang dijabat oleh Tamtama.
b) Terdapat kecenderungan personel Koter pindahan dari Saptur Satpantur pada umumnya anggota – anggota yang tua dan kurang profesional.
c) Kurang berusaha untuk menjadi penampilan diri karena kurang melakukan kegiatan fisik berupa kebugaran jasmani dan kurang cara berpakaian.
b. Materi dan Pangkalan.
Jumlah material Koter pada umumnya baru dapat terpenuhi 60% DSPP dengan kondisi rat – rata diabawah 60% bila dibandingkan dengan tuntutan tugas yang dihadapi serta luasnya daerah tanggung jawab, yang paling dirasakan adalah sarana tranportasi, komunikasi dan akomodasi sehingga mengakibatkan pengendalian dan pembinaan aparat territorial sangat sulit.
c. Piranti Lunak
Berbagai macam piranti lunak yang dibutuhkan koter guna menunjang pelaksanaan tugas binter pada umumnya sudah cuckup tersedia, tetapi dihadapkan dengan perkembangan situasi dan kondisi perlu ditambah dan penyesuaian.
d. Struktur Organisasi Koter
Yang telah disyahkan oleh Kasad tentang organisasi dan tugas Koter, ditinjau dari segi pokoknya telah memadai tetapi bila ditinjau dari perkembangan globalisasi masih ada sebagian Koter yang perlu pembenahan dan penyesuaian.
e. Aparat Pemerintah
Masalah menonjol dilihat dari aspek international adalah kurangnya kepedulian aparat pemerintah terhadap pembinaan keamanan lingkungan terutama pada tingkat perencanaan karena saran keamanan dalam penatan wilayah hampir tidak pernah didengar dan diperdulikan oleh pemerintah sehingga RUTR tidak pernah bertemu dengan rencana pembangunan pemerintah.
12. Obyek pembinaan
a. Geografi
1) Potensi geografi yang harus dapat diproses dan dibina sedemikian rupa, sehingga setiap jengkal tanah dapat merupakan hambatan bagi musuh dan sebaliknya harus memberikan kemudahan bagi kekuatan sendiri, tetapi kenyataan tidak pernah sejalan antara Koter dan pemerintah sehingga pembangunan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah.
2) Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang ada dibumi maupun diatasnya belum dapat digunakan bagi kepentingan Hankamneg pada saat yang tepat karena lebih banyak berorientasi pada kesejahteraan.
b. Demografi
Jumlah dan kuallitas penduduk merupan sumber daya manusia yang diperlukan bagi penyelengaraan Hankamneg tapi dengan masih adanya penduduk yang belum tersebar merata dan tingkat angkatan kerja cuckup tinggi sehingga tingkat pengangguran pun cukup tinggi ini karena adanya RUTR yang belum sejalan.
c. Kondisi Sosial
1) Idiologi
a) Koter ikut aktif dalam penyelenggaraan penataran P-4
b) Masih adanya sejumlah pelaku G-30 S/PKI, ekstrim kanan dan ekstrim kiri lainnya yang belum terdata pasti.
2) Politik
a) Koter ikut aktif dalam memelihara stabilitas politik diwilayahnya tapi masih adanya kasus SARA sebagai isu politik yang dihubungkan menjadi kasus unjuk rasa.
b) Koter ikut memeyarakatkan kehidupan politik dalam memantapakan kehidupan berbangsa bernegara.
3) Ekonomi
a) Peranan Kolter dalam kegiatan ekonomi terutama dalam memasyarakatkan kopersi diwilayahnya masih belum terbina dengan sebagai mestinya.
b) Berkurangnya lahan produktif untuk kepentingan pembangunan industri dan pemukiman.
4) Sosial Budaya
a) Koter aktif membina kerukunan umat beragama namun masih adanya kerawanan yang sewaktu waktu muncul kepermukaan akibat adanya fanatisme agama yang sempit.
b) Koter ikut aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dengan kegiatan sosial dibidang kesehatan seperti kegiatan manunggal KB dan kesehatan.
5) Hankam
Situasi keamanan wilayah koter biasanya dalam kondisi mantap dan terkendali tapi masih belum mampu melaksanakan pembinaan masyarakat guna mengurangi kegiatan unjuk rasa dan kriminal yang berkembang.
BAB V
KONDISI PEMBINAAN TERITORIAL YANG DIHARAPKAN
13. Umum
Tantangan masa depan akan lebih dominan pada teknologi yang canggih sehingga akan lebih dominant pada kebutuhan sumber daya alam sebagai bahan utama pendukung teknologi serta kebutuhan akan kualiatas sumber daya manusia ( SDM ) sebagai kunci dan tercapainya aspek teknologi tersebut. Selain dari itu dengan berakhirnya era perang dengan yang berganti pada persaingan global, maka aspek persaingan/pertentangan militer akan dikabarkan melalui persaingan tersebut. Sehingga aspek sumber daya manusia akan sangat dominan dan berperan dalam menghadapi tantangan masa depan.
14. Bidang Geografi
Pembinaan bidang geografi diarahakan untuk memanfaatkan dan mengembangkan geografi kepentingan Hankam maupun kesejahteraan untuk itu guna menghadapi tantangan masa depan semakin menipisnya sumber kekayaan alam dunia maka setiap wilayah harus mengantisipasi hal tersebut dengan cara :
a) Memantapkan dan menyiapakan potensi geografi yang statis agar menjadi kekuatan untuk kepentingan Hankamneg.
b) Sebagai lingkungan, potensi geografi harus dapat diproses dan dimanfaatkan demi kepentingan hankam.
c) Sebagai sumber daya maka kekayaan alam baik yang ada di bumi maupun diatasnya harus dapat diusahakan agar berdaya dan berhasil guna bagi kepentingan hankamneg pada saat – saat diperlukan.
15. Bidang Demografi
Potensi demografi berupa jumlah dan kuialitas penduduk, penyebarannya merupakan sumber daya yang harus mampu mengimbangi tanatangan masa depan yang semakin kompleks dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat international maupun regional sehingga kualitas penduduk harus ditingkatkan sehingga :
a) Potensi masyarakat yang ada diaharapaka mampu untuk menjadi kekuatan yang secara nyata dan mampu berperan sebagai Sishankamrata.
b) Potensi masyarakat yang ada juaga harus mempunyai kualitas untuk mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi.
16. Bidang Kondisi Sosial
Kondisi sosial ini diaharapkan mampu untuk mewujudkan kondisi juang masyarakat yang tanggung dalam memelihara stabilitas lingkungan yang mantap dan dinamis, sehingga diaharapakan seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terpenuhi yaitu :
a. Idiologi
Mantapnya bidang idiologi akan sangat membantu pada penciptaan kesejahteraan nasional sebagai salah satu peryaratan umum dalam membangun bangsa dan Negara.
e. Politik
Situasi politik masa depan yang semakin tidak menentu dengan melihat perkembangan situasi sekarang yang ada.
c. Ekonomi
Masa depan yang penuh, dengan tantangan yang terus menerus menimpa bangsa dan Negara hal tersebut harus diantisipasi dengan mengkonduksipkan kehidupan masyarakat.
d. Sosial Budaya
Era globalisasi dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju membuat masyarakat menjadi semakin mengerti disetiap sudut kehidupan sehingga diharapkan masyarkat kita tidak akan terbius dengan hal – hal yang tidak sesuai dengan sifat dan adat ketimuran.
e. Hankam
Dengan adanya tantangan dan ancaman yang mungkin timbul tersebut maka diaharapkan seluruh potensi Hankam dapat mencegah serangan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri melalui konsep SISHANKAMRATA.
BAB – IV
FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
17. Umum
Dilihat dari aspek subyek pembinaan territorial dan obyek pembinaaan territorial wialyah pembinaan territorial dan territorial Kodim dalam rangka menciptakan pembinaan territorial wilayah terdpat beberapa faktor yang mempengaruhi dari dalam yaitu personil, material piranti lunak dan dari luar yaitu Bidang Geografi, Demografi dan kondisi sosial.
18. Faktor Intern
Dengan adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik menyangkut masalah personil dan materil ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas maupun masalah piranti lunak, membuat kemampuan Kodim saat ini masih jauh dibawah kemampuan yang diharapkan. Kemantapan Koter untuk dapat melaksanakan pembinaan territorial secara berdaya dan berhasil guna, harus ditinjau dari segi kemantapan organisasi, personil, sebagi obyek Binter, materil dan fasilitas kerja dan piranti lunak sebagai saran dan prasarana pendukung terlaksananya tugas Binter, kelemahan pada salah satu segi akan menghambat pencapaian sasaran secara keseluruhan.
a. Kekuatan
1) Personil
Keadaan personil yang ada terutama pada pelaksanaan Binter dilapangan ( Kodim, Koramil ) ditinjau dari segi masa dinas cukup lama dan mempunyai pengalaman di satuan lama, hal ini dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas Binter.
2) Material
Adanya dukungan kendaraan bermotor kepada pelaksnaan Binter di lapangan ( Kodim, Kormail ) walaupun untuk Babinsa belum secara keseluruhan mendapatkannya.
1) Piranti Lunak
Agar para aparat territorial bisa melaksanakan pembinaan territorial dengan baik, disamping harus memiliki pengetahuan tentang keadaan lingkungan daerah tanggung jawabnya, perlu dibekali dengan petunjuk – petunjuk praktis tentang pelaksanaan pembinaan territorial. Karena obyek pembinaan territorial khususnya aspek demografi dan kondisi sosial bersifat dinamis dalam arti selalu berubah sesuai perkembangan yang ada, sehubungan dengan hal tersebut maka petujuk – petunjuk tentang pembinaan territorial pun harus disesuaikan denagn perubahan yang ada. Piranti lunak yang ada masih bersifat umum, sedangkan piranti lunak yang disesuaikan dengan perkembangan daerah relative tidak ada.
19. Faktor Ekstern
Faktor dari luar yang dirasakan dapat berpengaruh terhadap pembinaan territorial Kodim adalah menyangkut kondisi geografi, demografi dan kondisi soial. Dari faktor – faktor tersebut diperoleh dari beberapa peluang dan kendalan yang dominant yang dapat meempengaruhi pembinaan territorial.
a. Peluang
1) Geografi
Wilayah kodim pada umumnya cukup luas dan merupakan daerah yang terdiri dari daerah pantai dan daerah pedalaman / pegunungan dengan kondisi tanah yang cukup subur untuk pertanian dan mempunyai kekayaan alam.
2) Demografi
Jumlah penduduk yang besar dengan jumlah angkatan kerja cukup banyak merupakan sumber daya manusia yang dimanfaatkan.
3) Kondisi Sosial
a) Idiologi
Pancasila pada umumnya sudah terima sebagai satu – satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
b) Politik
Pembangunan politik sudah sampai keseluruh lapisan masyarakat sehingga kesadaran berpolitik sudah baik.
c) Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi masyarakat makin meningkat ini didasari dengan upaya pemerintah dibidang ekonomi terus ditingkatkan yaitu dengan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah untuk mempermudah meningkatkan pertumbuhan industri disegala bidang.
d) Sosial Budaya
Perhatian sosial dan budaya gotong royong dimasyarakat akan mempererat ke Bhineka Tunggal Ika.
e) Hankam
Kesadaran masyarakat tentang keamanan bukan tanggung jawab TNI saja melainkan tanggung jawab TNI dan masyarakat cukup tinggi.
b. Kendala
3) Geografi
Wilayah Kodim pada umumnya cukup luas dan merupakan daerah yang terdiri dari daerah pantai dan daerah pedalaman pegunungan. Untuk daerah pantai umumnya belum ditunjang jaringan jalan yang memadai, jalan yang ada yang tersedia untuk sangat terbatas yang tidak memungkinkan untuk menghubungkan antar daerah melalui jalan darat tetapi harus dengan sarana angkutan. Dengan kondisi geografi seperti tersebut diatas, amka Kodim pada umumnya mengalami hambatan dlam melaksanakan pembinaan territorial secara optimal didaerah yang kondisi sarana dan prasaran perhubungan daerah masih sangat terbats. Keadaan daerah seperti itu dirasakan cukup menyulitkan pengawas dan pengendalian terhadap pelaksanaan territorial oleh Koramil yaitu Babinsa, sehingga sulit mengadakan evaluasi terhadap hasil kegiatan pembinaan territorial yang telah dicapai.
2) Demografi
Penyebaran penduduk yang terpencar diwilayah – wilayah yang relatif luas dengan keadaan medan/alam yang sulit dan kepadatan yang tidak merata merupakan permasalahan yang berpengarug terhadap pembinaan teriotorial. Dibandingkan dengan daerah – daerah pesisir atau pantai dengan masyarakat yang relative lebih maju pelaksanaan pembinaan territorial di desa – desa pedalaman/terpencil dengan tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah, sulit diharapakan dpat mencapai hasil seperti yang diharapkan.
3) Kondisi Sosial
a) Ideologi
Pancasila sudah diterima sebagai salah satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik diperkotaan, daerah pantai, pedalaman maupun pegunungan wal aupun tingkat pengalaman dan kehidupan sehari hari belum seperti yang diharapkan.
Yang menjadi faktor penghambat bagi upaya memasyarakatkan Pancasila adanya fanatisme agama yang sempit dikalangan masyarakat tertentu.
b) Politik
Kesadaran berpolitik dikalanagan masyarakat sudah ada walaupun tingkatnya berbeda – beda tergantung dari pendidikan yang dimiliki.
c) Ekonomi
Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat cukup berpariasi dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan setempat, masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai dan pedagang, masyarakat didaerah pantai sebagai nelayan dan didaerah pedalaman sebagi petani. Potensi kekayaan laut dan lahan pertanian yang subur tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diaharapkan karena belum diolah secara optimal. Pengolahan kekayaan laut oleh nelayan dan lahan pertanian yang subur tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan karena belum diolah secara optimal. Pengolahan kekayaan laut oleh nelayan dan lahan pertanian oleh para petani dilaksanakan secara tradisional baik pola atau teknis maupun saran yang digunakan. Masyarakat nelayan dan petani didaerah pada umumnya belum memilki pandangan yang jauh kedepan, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. Pola hidup demikian membuat mereka kurang memiliki kualitas dan ethos kerja sehinggga produksinya relative rendah. Keadaan seperti ini membuat potensi kekayaan laut yang melimpah dan lahan pertanian yang subur dapat meningkatkan tarf hidup masyarakat.
d) Sosial Budaya
Masalah sosial budaya yang menjadi kendala bagi pelaksanaan territorial didaerah lain :
1) Masalah sengketa tanah baik antar perorang dan antar kelompok masyarakat sering menjadi sumber timbulnya perselisihan / pertentangan yang berkepanjangan bahkan tidak jarang menimbulkan perkelahian massal penduduk desa yang berbatasan yang dapat menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Selain itu masalah tanah dpat menimbulkan hambatan bagi pembangunan daerah.
2) Keterikatan masyarakat terhadap adat istiadat yang berlaku menimbulkan fanatisme kedaerahan yang sempit diakalngan masyarakat sehingga menghambat upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
e) Hankam
Permasalahan yang timbul dibidang Hankam pada umumnya berupa gangguaan Kamtibmas antara lain masalah perkelahian massal dengan latar belakang kecil dan remeh namun apabila tidak ditangani secara cepat dan tuntas dimanfaatkan oleh golongan tertentu menimbulkan kasus SARA selain itu masalah gangguan keamanan masih sering terjadi dan belum dapat ditanggulangi secara tuntas.
BAB – VI
UPAYA YANG DILAKUKAN.
20. Umum.
Sebagimana yang telah diuraikan sebelumnya tentang kondisi pembinaan territorial tingkat Kodim saat ini dihadapkan kepada prediksi tantangan yang dihadapi mas depan dalam mewujudkan ketahanan wilayah maka untuk dapat mencapi suatu kondisi pembinaan territorial yang diharapkan diperlukan suatu upaya pembinaan territorial demi wujudnya sasaran-sasaran pembinaan territorial melalui upaya yang terus-menerus terhadap bidang goegrafi, bidang demografi dan bidang kondisi sosial.
21. Subyek Pembinaan.
a. Aparat territorial dalam hal ini pejabat Kodim di daerah melaksannakan pembinaan kontiyu dan terukur terhadap obyek pembinaan yang dilakukan secara terpadu dengan aparat pemerintah dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat serta ormas.
b. Kodim dalam melaksanakan pembinaan territorial bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah setempat yang disesuaikan dengan program pembangunan daerah setempat.
22. Obyek Pembinaan.
Dalam hal ini yang menjadi obyek pembinaan territorial adalah bidang geografi, bidang demografi dan bidang kondisi sosial agar menjadi kekuatan wilayah dan rak juang yang tangguh. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Bidang Geografi.
Diupayakan agar dapat terbentuknya suatu daerah pangkal perlawanan yang mampu menghadapi ancaman dalam rangka perang berlarut-larut yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
b. Bidang Demografi.
Diupayakan agar dapat terbentuknya suatu kekutan rakyat yang sudah terlatih dan terorganisir secara nyata yang mampu melaksanakan perlawanan bersenjata.
c. Bidang Kondisi Sosial.
Diupayakan agar dapat terwujudnya suatu kondisi sosial yang stabil dan dinamis sebagai persyaratan suksesnya pembangunan nasional bagi upaya penyelenggaraan Hankam. Disamping itu hal yang penting adalah terwujudnya kekuatan sosial yang efektif dibidang IPOLEKSOSBUD HANKAM sebagai sarana terhadap lawan.
23. Metoda dan Teknik.
a. Bhakti TNI.
1). Karya Bhakti.
Dilakukan oleh seluruh satuan territorial dan perorangan baik ditingkat Koramil maupun tiingkat Kodim sebagai lanjutan rutin dengan menitikberatkan kepada sasaran-sasaran yang menyentuh dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat umum.
2). Operasi Bhakti.
Dilakukan berdasarkan skala prioritas terhadap daerah yang sangat membutuhkan agar terdapatnya sarana/prasarana baik merupakan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.
3). KKS TNI.
Dilakukan dengan lebih mengutamakan pendekatan terhadap rakyat secara kekeluargaan untuk lebih mendorong tumbuhnya pembangunan di daerah.
b. Pembianan Keamanan ( Binkam ).
Dilakukan melalui pendekatan keamanan untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang dinamis serta meningkatkan kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menanggulangi gangguan kemanan yang mungkin timbul di daerahnya.
Binkam dilakukan secara terpadu dengan aparat keamanan dengan melibatkan instansi terkait dan tokoh-tokoh masyarakat dan ormas didaerahnya.
24. Sarana dan Prasarana.
a. Piranti lunak.
Diupayakan terdapatnya petunjuk-petunjuk yang mengakomodir semua permasalahan binter mulai dari petunjuk dasar sampai dengan petunjuk pelaksanaanya termasuk protap-protap pelaksanaan baik denngan pengadaan baru yang belum ada.
b. Piranti keras.
Diperlukan pengadaan dan penambahan piranti keras yang diperlukan mendukung pelaksanaan Binter.
25. Pelaksanaan.
a. Pembinaan Geografi.
1). Kalsifikasi daerah.
Aparat territorial dalam hal ini Dandim sampai dengan Babinsa mengadakan klasifikasi daerah dengan dihadapkan kepada kemungkinan ancaman yang dihadapi dimasa depan.
Adapun langkah tindakan dalam klasifikasi daerah yaitu dengan menentukan :
a). Sasaran-sasaran Vital
b). Jalan-jalan pendekat.
c). Sumber-sumber pokok
d). Pangkal-pangkal pertahan
2). Kompartementasi daerah.
Aparat territorial dan aparat pemerintah beserta masyarakat mengusahakan peningkatan pemenuhan kebutuhan daerahnyya agar mampu menyediakan kebutuhan logistiknya dalam rangka mengahadapi perang berlarut.
3). Persiapan daerah.
Atas dasar Klasifikasi dan Kompartementasi daerah, maka selanjutnya aparat teritorials dan aparat pemerintah mempersiapan daerah untuk sewaktu-waktu dapat didayagunakan sebagai sarana perlawanan.
b. Pembianan Demografi.
Dalam hal ini diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas masyarakat dengan mewujudkan keserasian antar jumlah penduduk dan ligkungannya sehingga dapat menjadikan kekuatan rakyat yang terlatih dan terorganisir dalam kelompok perlawanan bersenjata dan mkelompok perlawanan tak bersenjata. Adapun langkah dan tindakan dalam pembinaan demografi yang harus dilakukan yaitu meliputi :
1). Penilaian terhadap penduduk untuk mendapat gambaran secara umum tentang keadaan daerahnya.
2). Analisa penduduk dihadapkan kepada ancaman dan tantangan masa depan.
3). Dilakukan pendidikan pendahuluan sebagai lankah penyiapan rakyat terlatih.
4). Pengorganisasi. Kekuatan berdasarkan komponen yang diarahkan menjadi kekuatan HANKAM.
c. Pembinaan Kondisi Sosial.
Dilakuakn upaya penjagaan kodisi yang stabil dan dinamis demi terwujudnya kekuatan sosial yang efektif berupa kekuatan setiap aspek ideology, ekonomi, sosial budaya dan Hankam yang dapat menjadi sarana juang lawan. Adapun langkah yang tindakan yang dilakuakn dalam upaya peningkatan pembinaan kondisi sosial.
1). Penilaian terus-menerus terhadap kondisi sosial yang berlaku.
2). Pencapaian kmondisi sosial yang diarahkan kepada kondisi stabil dan dinamis.
3). Penggunaan kondisi sosial untuk pencapaian kekuatan yang siap dihadapkan tantangan yang dihadapi.
26. Tata Kegiatan.
a. Pembinaan territorial yang dilaksankan oleh Dandim. Danramil dan babinsa yang dimulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan, sampai pengendalian harus dikoordinasikan dengan Pemda dan instansi terkait ditingkat kabupaten dan lembaga – lembaga lain maupun masyarakat.
b. Eslon Pembina tingkat koordinasi mempertanggung jawabkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan serta menjaga keserasian dan keterpaduan atar instansi yang terkait.
c. Pelaksanaan pembinaan territorial harus dilaksankan terus-menerus baik sebelum, selama maupun sesudah adanya tantangan yang dihadapi.
d. Pembinaan territorial dapat dilakukan baik dalam bentuk kegiatan maupun dalam bentuk operasi denngan menerapkan cara-cara efektif dan efisien berupa sosialisasi, edukasi dan komunikasi serta keteladanan dan pelaksanaan metoda Binter sebagai berikut.
1). Sosialisasi.
Diperlukan sebagai sosialisasi Binter terhadap seluruh masyarakat agar masyarakat kesadaran dan keamanan dalam keikutsertaan dalam menyiapkan wilayah untuk kepentingan Hankam.
2). Edukasi.
Diperlukan penyiapan kekuatan rakyat melalui pendidikan pendahuluan untuk selajutnya diorganisir secara nyata dan baik.
3). Komunikasi.
Diperlukan adanya komunikasi yang baik antar subyek dan obyek agar terjalin saling pengertian dan kerja sama dalam penyiapan wilayah untuk menjadi kekuatan wilayah yang diperlukan.
4). Ketauladanan.
Diperlukan adanya sikap dan tingkah laku dari subyek yang dapat di tauladani melalui contoh-contoh yang nyata tentang tata laksana kegiatan binter di daerah.
BAB – VII
PENUTUP
27. Kesimpulan
Dari uraian tentang upaya peningkatan pembinaan territorial tingkat guna mewujudkan ketahanan wilayah dalam rangka menghadapi tantangan yang akan datang maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut.
a. Merupakan suatu fakta sejarah bahwa keberadaan TNI yang selalu berdampingan dan bersama sama dengan rakyat dimulai dari perang kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam era yang semakin maju. Bangsa Indonesia tak akan runtuh apabila kemanunggalan TNI dan rakyat tetap dipertahankan. Dalam menghadapi era globalisasi masa depan terdapat berbagai tantangan bagi aparat territorial maupun aparat pemerintah, sehingga diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi yang baik mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilapangan.
b. Dihadapkan dengan kemampuan aparat territorial yang ada dalam melaksanakan pembinaan territorial masih terdpat beberapa kendala yang harus diatasi antara lain kurangnya kerja sama dan koordinasi antar aparat territorial dan aparat pemerintah.
c. Pelaksanaan tugas koter yang profesional akan mampu memberikan motivasi dan mencari peluang yang ada beberapa methoda untuk peningkatan antar lain :
1) Pembinaan Geografi.
Merubah geografi statis menjadi dinamis guna kepentingan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Hankam.
2) Pembinaan Demografi.
Dengan meningkatkan kualitas masyarakat sesuai lingkungan yang mendukung agar memudahkan pergerakan kekuatan rakyat dalam mengisi ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri.
3) Pembinaan kondisi sosial.
Dalam rangka mewujudkan suatu kekuatan berupa IPOLEKSOSBUD yang dpat dijadikan sarana juang bagi system senjata sosial dan suksesnya pembangunan nasional.
28. Saran
Dari apa yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa kekurangan yang perlu untuk dilaksanakan tugas koter dapat berjalan dengan lancer. Adapun saran – saran tersebut adalah sebagai berikut :
a. Dalam pembinaan territorial perlu adanya peningkatan kerja sama dan koordinasi yang baik antar aparat teritorial dengan aparat pemerintah serta lembaga pemerintah didalam perencanaan dan pelaksanaan tugas.
b. Perlu adanya perbaikan kualitas personil aparat territorial didalam melaksanakan tugas koter perlu peningkatan kemampuan yang bersifat formal maupun non formal untuk menghadapi tantangan yang akan datang.
Tulisan ini merupakan copas dari sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar